* Gubernur Kepri Minta Jangan Ada Kompromi
TANJUNGPINANG (suarasiber) – Perencanaan anggaran, dana hibah dan dana bantuan sosial (bansos), adalah area rawan korupsi. Kemudian, pengadaan barang dan jasa, pajak dan retribusi daerah serta jual beli jabatan.
Semua pihak diminta memahami hal tersebut.
Hal itu disampaikan Gubkepri H Nurdin Basirun, meneruskan pernyataan Mendagri Tjahjo Kumolo, di kegiatan Pengukuhan Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia di Hotel Borobudur, Jakarta, Senin (2/7).
“Jangan ada kompromi terhadap ruang-ruang yang mengakibatkan terjadinya tindak korupsi di daerah. Pesan Mendagri Tjahjo Kumolo sudah jelas,” kata Nurdin.
Dalam kesempatan itu Tjahjo, menekankan agar dalam pembahasan APBD tak ada kompromi. Seperti yang terjadi di Jambi.
Nurdin dalam pengurusan APPSI dilantik sebagai Koordinator Wilayah Sumatera. Kepengurusan kali ini diketuai Gubernur Jawa Timur, Soerkarwo. Pengukuhan itu dilakukan langsung oleh Mendagri Tjahjo Kumolo. Rangkaian kegiatan ini disejalankan dengan Raker APPSI dan halalbihalal Mendagri bersama gubernur se-Indonesia. (mat)
