Website Resmi Pemda, Sepenuh Hati atau Setengah Hati
Instruksi Presiden No. 3 tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government membuat pemerintah daerah berlomba-lomba membuat website. Kira-kira di Kepri, website siapa juaranya?
Nurali Mahmudi – Tanjungpinang
Kemajuan zaman tak bisa ditolak. Mau bersembunyi di lubang terkecil sekalipun, suatu saat kemajuan itu akan datang juga. Revolusi terjadi di bidang teknologi komunikasi. Dari ponsel hitam putih, seperti televisi zaman old, hanya memiliki nada dering monoponik hingga fitur-fitur nan canggih seperti sekarang, mau tak mau, suka tak suka, bisa tak bisa, memang harus menjadi pertimbangan pemerintah daerah.
Saya suka menghabiskan sedikit waktu saya untuk membuka-buka website pemerintahan di Kepri. Mulai dari Pemprov Kepri yang beralamat di kepriprov.go.id, Kota Batam di batam.go.id, Kota Tanjungpinang di tanjungpinangkota.go.id, Kabupaten Bintan di bintankab.go.id, Kabupaten Tanjungbalai Karimun di karimunkab.go.id, Kabupaten Lingga di linggakab.go.id, Kabupaten Natuna di natunakab.go.id hingga Kabupaten Anambas di anambaskab.go.id.
Mungkin peran dan fungsi website pemerintahan ini sebagai sarana komunikasi yang efektif, antara pemerintah kepada masyarakat atau Government to Citizen (G2C). Jika dinalar, ya masuk di nalar. Masuk akal. Nyaris tak ada jarak antara pembuat kebijakan dengan masyarakat. Hanya butuh koneksi internet, lalu semuanya bisa dibuka.
Saya tak perlu harus ke Natuna untuk mengetahui apa yang tengah terjadi di sana. Cukup buka komputer meja, laptop atau ponsel. Sayang, ada website pemerintah yang terseok-seok, update beritanya seperti tergantung mood adminnya.
Bukankah seharusnya dengan adanya website, informasi, komunikasi, dan transaksi antara masyarakat dan pemerintah bisa berlangsung dalam hitungan jam, bukan hari atau minggu. Artinya, pelayanan pemerintah pada masyarakat menjadi sangat cepat, service dan informasi dapat disediakan 24 jam sehari, tujuh hari dalam seminggu.
Lha kalau update berita saja malas, apanya yang mau dibahas?
Website apapun itu, unsur terpenting adalah konten atau isinya, di samping desain yang baik dan menarik. Kalau semuanya memang sudah mencantumkan menu Selayang Pandang, Pemerintahan Daerah, Geografi, Peta Wilayah dan Sumberdaya, Peraturan/Kebijakan Daerah dan Buku Tamu, karena memang begitu seharusnya.
Saya mencoba mencari referensi, dalam pengembangan website pemerintah seharusnya tahapannya seperti apa? Ternyata ada fase pertama merupakan fase penampilan website (web presence) yang berisi informasi dasar yang dibutuhkan masyarakat. Lalu fase kedua merupakan fase interaksi yaitu isi informasi yang ditampilkan lebih bervariasi, seperti fasilitas download dan komunikasi e-mail dalam website pemerintah. Lalu fase ketiga, tahap transaksi berupa penerapan aplikasi/formulir untuk secara online mulai diterapkan. Terakhir fase empat adalah tingkat pemanfaatan yang berisi pembuatan aplikasi untuk pelayanan yang bersifat Government to Government (G2G), Government to Business (G2B), Government to Citizen (G2C).
Ah, terlalu jauh menurut saya. Ada sih memang bagus secara isi dan desain. Namun yang setengah hati juga ada. Kalau saya sih lebih suka mendapatkan banyak informasi dari sebuah website. Saya akan berlama-lama membaca artikel sebuah website daripada memelototi desainnya.
Konten atau isi. Mumpung Ramadan, ada lebih banyak waktu senggang untuk sekadar membuka website pemerintahan di Kepri. Lalu bandingkan antara satu website dan website lainnya. Seberapa banyak mendapatkan informasi dari sana?
Pemerintah daerah sudah pasti memiliki sumber daya manusia yang mampu menangani website agar menarik dan informatif. Setidaknya setiap hari ada berita terbaru. Kan ya tidak mungkin dalam tiga hari tak ada kegiatan di OPD, kepala daerah kemana, kunjungan dari luar daerah atau keluarnya kebijakan baru.
Alih-alih menulis artikel sendiri, malah ada website pemerintah yang hobinya copy paste berita yang sudah terbit di media massa, cetak maupun online. Memang disebutkan sumbernya, sebagai bentuk penghormatan dan copyright, namun apa tidak lebih bagus pemerintah memiliki pegawai yang juga andal menulis artikel?
Masa tidak ada, sih? Sebanyak itu pegawai?
Lalu saya hanya manggut-manggut ketika mendapati alamat website sebuah pemerintahan di Kepri justru disuspend. Atau jangan-jangan website sudah dianggap jadul? Gantinya ke sosial media, seperti Facebook dan Instagram. Padahal, menurut saya memiliki website yang terkoneksi ke media sosial tadi akan lebih hebat.
Atau perlu juga setiap periode tertentu Pemprov Kepri menyelenggarakan lomba website pemerintahan paling berhasil mendekati tujuan sebagai sarana komunikasi Government to Government (G2G), Government to Business (G2B), Government to Citizen (G2C).
Biar ada semangat. Para admin akan dikejar tuntutan agar lebih profesional. Kecuali siap melihat website yang mereka kelola menjadi juru kunci alias si bontot. Malunya….
