KARIMUN (suarasiber) – Wakil Ketua DPRD Karimun, Azmi menanggapi penggeledahan kantor tempatnya bekerja bersama teman-temannya lantaran kurangnya komunikasi antara anggota Polres Karimun dan anggota dewan.
Azmi terkesan dingin ketika dikonfirmasi terkait peristiwa tersebut. Ia yang sedang menghadiri MTQ Tingkat Provinsi di Kabupaten Lingga mengaku belum ada konfirmasi polisi dengan dirinya.
“Konfirmasi sebelumnya belum ada. yanag saya dengar, mereka mengantongi surat dari Pengadilan Negeri Tanjungbalai Karimun. Mungkin wajar penggeledahan tak memberitahu, kalau diberitahu mungkin bisa, ya tahu sendirilah,” ujar Azmi, Selasa (8/5/2018).
Namun ia menegaskan, seharusnya ada komunikasi yang dibangun antar lembaga ini. Ia menilai, kurangnya komunikasi yang baik sehingga terjadi penggeldahan tersebut.
Soal dugaan penyelewengan dana perjalanan dinas, Azmi menyebut selama perjalanan dinas ada SPJ-nya dirasa tak ada masalah. “Namun kita kan tahulah apa sasarannya. Contohnya mungkin SPJ-nya ada tapi yang bersangkutan tidak berangkat atau gimana. Ini yang mungkin didalami,” tambahnya.
Azmi pun menjelaskan hingga dirinya dikonfirmasi media, belum ada anggota dewan yang dipanggil atau dimintai keterangan. Namun ia tak membantah ada staf sekretariat dan keuangan sudah dipanggil.
Sementara Wakil Ketua II DPRD Karimun, Bakti Lubis melihat penggeledahan oleh penyidik Polres Karimun harus dihargai. Apalagi itu untuk mencari alat bukti, adalah sesuatu yang wajar.
“Kami menghargai proses hukum. Begitu mendapatkan informasi tersebut, saya langsung meminta staf di sekretariat untuk memberikan akses dan komunikatif dengan penyidik yang datang. Saya juga langsung berkomunkasi dengan Kapolres,” terang Lubis.
Penggeledahan ini merupakan pembelajaran bagi semua, baik yang bekerja di Setwan DPRD Karimun maupun OPD lainnya. (mat)
