BINTAN (suarasiber) – Prioritas pembangunan seyogyanya memang harus mengutamakan kepentingan rakyat. Dan inilah yang ditegaskan Wabup Bintan, Dalmasri Syam saat membuka konsultasi publik rancangan awal RKPD Kabupaten Bintan tahun 2019, di Convention Hall Hermes Agro Resort, Batu 25, Kamis (8/3/2018).
Di depan seluruh pejabat FKPD, OPD, camat dan para tokoh masyarakat Bintan, Wabup menegaskan hal tersebut. “Oleh karena itu acara konsultasi publik rancangan awal RKPD ini kita hadirkan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) dan masyarakat untuk bersama-sama bermusyawarah melakukan aktualisasi terhadap perkembangan perubahan zaman serta mengidentifikasi isu-isu pembangunan skala lokal, regional maupun internasional,” ungkapnya.
Terpenting, sambung Wabup, perencanaan pembangunan juga janganlah mengandalkan perkiraan, manipulatif, atau teoritis tanpa fakta. Perencanaan pembangunan harusnya didasari oleh mekanisme pasar, sesuai dengan kebutuhan dan berkeadilan.
“Ini sangat perlu di tekankan karena masyarakat kabupaten bintan telah mampu menilai kualitas pembangunan melalui perencanaannya,” imbuhnya.
Kepada seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) ditantang dapat berfikir lebih kreatif dan membuka ruang inovasi dan segera melakukan inisiasi dil ingkungan organisasinya masing-masing. Agar dapat meningkatkan efektifitas, efisiensi serta percepatan pencapaian pembangunan di Kabupaten Bintan.
Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP3D) Bintan, Wan Rudi Iskandar dalam laporannya mengatakan bahwa konsultasi publik rancangan awal RKPD merupakan hasil dari tahapan musyawarah rencana pembangunan tingkat kelurahan dan kecamatan. Hasilnya nanti dibahas dalam Musrenbang.
Konsultasi publik penting sebagai acuan bagi setiap OPD dalam melakukan penyusunan rancangan rencana kerja (Renja) OPD tahun 2019 sebagaimana diamanatkan dalam Mendagri. (mat)
