TANJUNGPINANG (suarasiber) – Sekitar 90 persen kondisi insfrastruktur jalan dan jembatan yang jadi kewenangan provinsi di Kabupaten Lingga, disebut rusak berat. Jangankan untuk perbaikan, untuk perawatan pun nyaris tidak ada.
Karena tak pernah ada perawatan, rerumputan yang ada di sepanjang pinggir jalan pun tumbuh lebat. Saking lebatnya rumput yang ada di kanan dan kiri jalan sudah semakin mendekat hingga hampir bertemu di tengah jalan.
“Sehingga rumput pun nak besalam,” kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman (DPUPR-PKP) Said Nursyahdu menjawab suarasiber.com, Kamis (22/2/2018).
Parahnya kondisi jalan dan jembatan provinsi itu, imbuh Said yang akrab disapa John, bukan ditemukan di wilayah yang terpencil atau jauh. Tapi di sekitar pusat kota di Lingga.
“Jalan dan jembatan yang jadi tanggung jawab provinsi itu sama sekalj tak tersentuh,” tukasnya.
Hal itu yang membuat Alias Wello (Awe), Bupati Lingga naik tensi ketika anggaran untuk daerah ini hanya dijatah Rp 16 miliar “Aku dah tegaskan kalau jumlahnya tetap segitu harus tetap ditolak,” tegas Awe, dalam kesempatan terpisah.
Informasi yang diperoleh media ini, tim dari Pemkab Lingga, khususnya Dinas PUPR sempat melakukan aksi walk out di Forum OPD se-Kepri di Tanjungpinang, Kamis (22/2/2018). Gara-garanya, pagu anggaran untuk Lingga yang awalnya sudah naik dari Rp 26 miliar ke Rp 57 miliar, turun lagi hingga lebih dari 50 persen.
Sementara untuk daerah lainnya di Kepri hanya turun sekitar 30-an persen. Dikonfirmasi terkait aksi walk out itu, John, menjawab diplomatis.
“Kita masih terus perjuangkan agar penurunan pagu anggaran untuk Lingga tahun 2019 tersebut, tidak sampai serendah itu,” jawabnya. (mat)
