free page hit counter

Pusat Didesak Lebih Maksimal Dukung Pembangunan Kepri

Loading...

TANJUNGPINANG (suarasiber.com) – Gubernur H Nurdin Basirun selaku Ketua Badan Kerjasama Provinsi Kepulauan meminta pemerintah pusat untuk mendukung penuh pembangunan di seluruh Provinsi Kepulauan. Hal itu karena, rencana dan pelaksanaan pembangunan di Provinsi Kepulauan berbeda dengan provinsi yang berciri daratan.

Demikian disampaikan Nurdin saat berbicara pada acara sosialisasi dan dukungan terhadap Rancangan Undang-undang Pemerintahan Daerah Kepulauan, di Hotel Swiss Bell, Batam Kepulauan Riau, Senin (29/1/2018) kemarin. Diantara 80 Kepala Daerah Kabupaten/Kota Daerah Kepulauan itu, tampak hadir Penjabat (Pj) Wali Kota Tanjungpinang, Drs. Raja Ariza, MM, dalam acara yang diinisiasi oleh Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia (RI) bersama Badan Kerjasama Provinsi Kepulauan.

Hadir dalam acara ini Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah, Menteri Keuangan diwakili Direktur Transfer Non Dana Perimbangan Ditjen Perimbangan Keuangan Ubaidi Socheh Hamidi, Wakil DPD RI Dr Nano Sampono, M.Si, Rektor Universitas Padjajaran Prof.Dr. Hanggono Achmad.

Nurdin menuturkan, bila undang – undang Provinsi Kepulauan ini selesai dibahas dan kemudian disahkan, maka ke depan pelayanan kepada masyarakat di daerah kepulauan dapat lebih maksimal. Untuk itu, Gubernur berharap kepada Wali Kota/Bupati Pemerintah Daerah Kepulauan ikut bersama-sama membantu merealisasikan apa yang menjadi harapan dari setiap daerah kepulauan.

Menurut Nurdin political will pemerintah pusat sangat dibutuhkan dalam membangun daerah kepulauan secara maksimal. Apabila tidak, pembangunan di daerah kepulauan akan lambat.

“Saya sangat berharap konferensi Pemerintah Daerah Kepulauan ini dapat memberikan rekomendasi secara riil untuk pemerintah pusat. Salah satunya agar pemerintah pusat bisa mengesahkan RUU Provinsi Kepulauan menjadi UU Provinsi Kepulauan,” jelas Nurdin.

Ditambahkan Nurdin, saat ini provinsi kepulauan bukan tidak bisa berbuat. Tapi, provinsi-provinsi kepulauan ingin berbuat maksimal untuk kepentingan NKRI.

“Kami punya semangat bahari, jangan diragukan lagi. Tapi jika tidak dibantu pemerintah pusat dalam regulasi, tak kan bisa kami mencapai hasil pembangunan yang maksimal,” tegas Nurdin.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Kepri, TS Arif Fadillah, menjelaskan konferensi pemerintah daerah kepulauan ini dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan kerja sama provinsi kepulauan yang ada di Indonesia, seperti Kepulauan Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Maluku, dan Provinsi Maluku Utara.

Dirinya mengharapkan melalui konfrensi pemerintah daerah kepulauan ini nantinya bisa menjadi jembatan dalam membangun dan memajukan daerah provinsi kepulauan yang telah dicanangkan selama ini, ” Kami sangat mendukung rancangan undang – undang tentang pemerintahan daerah Kepulauan yang saat ini masih dalam tahap pembahasan “, sebutnya

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri RI, Adi Wibowo, mengatakan melalui konferensi pemerintah daerah ini, diharapkan Provinsi Kepulauan dapat menjadi Provinsi yang berdaya saing tinggi, karena itu, salah satu upaya yang dilakukan Kementerian Dalam Negeri adalah dengan rancangan undang-undang daerah kepulauan,” pungkasnya

“Pemerintah pusat telah memberi kewenangan untuk mengelola sumber daya alam dan segala potensinya kepada Pemerintah Provinsi berciri Kepulauan.

Dibuat Pansus

Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengatakan RUU Daerah Kepulauan memang sudah masuk dalam Prolegnas Nomor 23. Dia akan segera menggelar rapat pimpinan. Nantikan akan dilutuskan di Bamus dan dibuatkan Pansus nya supaya lintas fraksi dan lintas komisi.

“Gak usah khawatir. Ini UU sudah lama ditunggu. Sebenarnya yang mereka minta terlalu kecil.
Tambahan kewenangan dan dana alokasi,” kata Fahri meyakinkan.

RUU Daerah Kepulauan ini memang diinisiasi DPD RI. Wakil Ketua DPD RI, Nono Sampuno mengatakan, pemerintah berciri daerah kepulauan selalu tertinggal. Hal ini menunjukkan ketidakadilan.

“RUU ini menopang Indonesia sebagai poros maritim dunia. Dengan kekuatan maritim, negeri ini bersatu sejahtera dsn berwibawa,” kata Nono.

Menurut Nono, DPD RI bersama seluruh komponen Daerah Kepulauan akan terus berjuang untuk mewujudkan hal ini demi pemerataan pembangunan. (mat)

Loading...