free page hit counter

Jamhur Ismail, Antara Pilkada Bintan dan Lingga

TANJUNGPINANG (suarasiber) – Eskalasi politik menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kepulauan Riau mulai bergeliat. Menyusul bermunculannya baliho, dan sejenisnya dari sejumlah peminat kepala daerah (kada).

Diantara banyak figur yang sudah berani tampil terbuka, adalah seorang Jamhur Ismail. Jamhut yang biasa disapa Bang Jaoel, secara terbuka menyatakan minat maju di Pilkada.

Ada dua daerah yang dincarnya, Kabupaten Bintan, dan Kabupaten Lingga. Dia bisa ikut Pilkada di kedua daerah itu.

Bang Jaoel bisa ikut Pilkada Bintan. Karena, dia memang menetap di Sei Jeram, Desa Lancang Kuning, Kecamatan Bintan Utara, selama puluhan tahun. Ini membuatnya memiliki posisi tawar.

Untuk maju ke Pilkada Bintan. Karena, pemimpin Bintan ke depan, harus ada yang mewakili kepentingan masyarakat Bintan Utara.

Sehingga, siapapun Bupati nya wakilnya harus orang Bintan Utara. Agar, pembangunan di daerah ini tak lagi tertinggal dari daerah lainnya di Bintan.

* Juga Incar Pilkada Lingga

Selain Bintan, Bang Jaoel juga mengincar Pilkada di Kabupaten Lingga. Salah satu faktor pendukungnya, karena dia memang kelahiran Kampung Pahang, Daik, Kabupaten Lingga.

Sehingga ketika ia menyatakan tekadnya, untuk mengabdikan sisa umurnya untuk tanah kelahirannya.  Bang Jaoel merasa panggilan Bunda Tanah Melayu, merupakan suatu azam yang mesti tersemat selagi hayat masih di kandung badan.

Perjalanan karir Bang Jaoel pun sudah tak diragukan lagi, pernah 33 tahun di TNI, sampai akhirnya di tahun 2017 mengantongi NIP sebagai PNS. Berbagai penugasan pernah ia jalani.

Mulai dari yang sekadar berpatroli hingga pernah terjebak dalam baku tembak dengan GAM di Aceh. Kini, jabatan strategis yang dijabatnya, adalah Kepala Dinas Perhubungan Pemprov Kepri.

Di bawah kepemimpinan Jaoel, Dishub Kepri dikenal garang pada kebijakan pusat. Penyebabnya, karena kewenangan daerah yang dikebiri pusat.

Bang Jaoel berkeyakinan Kepri, adalah daerah kaya dengan perairan yang sangat luas. Namun, semua itu perlu kebijakan yang memihak daerah.

Itu sebabnya, perjuangan menjadikan labuh jangkar sebagai sumber PAD sampai detik ini tak pernah absen dari agenda kerjanya. (ffb)

Bagikan berita
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •