free page hit counter

Tidak Penuhi Unsur Pidana, Sentra Gakkumdu Hentikan Dugaan Perusakan APK

TANJUNGPINANG (suarasiber) – Bawaslu, kepolisian dan kejaksaan sebagai unsur Sentra Gakkumdu memutuskan laporan dugaan pelanggaran terkait pencabutan alat peraga kampanye (APK) di Kelurahan Batu IX, Tanjungpinang tidak memenuhi unsur pidana.

Laporan dengan nomor register 003, 004, 005, 006, yang dilaporkan seorang Caleg Dapil 2, Faizal M Kiat dari Parpol Nomor Urut 2 telah mengalami penyelidikan selama 14 hari secara optimal dan intensif. Juga sudah melewati pembahasan kedua.

“Dengan tidak ada unsur pidana, tidak dapat ditindaklanjuti dan dinyatakan dihentikan karena tidak memenuhi unsur pidana pemilu, sebagaimana diduga,” jelas Koordinator Sentra Gakkumdu, Maryamah, Kamis (14/3/2019).

Baca Juga:

Breaking News! Terduga Pembunuh Bayaran yang Incar Jaksa di Tanjungpinang Ditangkap Polisi

Tangani Kasus Narkoba, Jaksa Kejari Bintan Jadi Target Pembunuh Bayaran

Kontraktor Kecil Bisa Kerjakan Proyek Bernilai Rp10 Miliar

Pelaku Pungli Uang Teve di Rutan Tanjungpinang Dijebloskan ke Strap Sel

Penyelidikan juga mengambil keterangan pelapor, terlapor, saksi, ahli dan pihak terkait lainnya. Staf ahli yang dimintai pendapatnya ialah Prof Dr Topo Santoso SH MH sebagai ahli pidana Pemilu Guru Besar Universitas Indonesia.

Kasat Reskrim Polres Tanjungpinang, Efendri Alie selaku Koordinator Sentra Gakkumdu dari unsur kepolisian mengimbau kepada semua pihak menjaga kesejukan, keamanan dan kedamaian Pemilu, dengan tidak melakukan perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundangan.

Sementara Pengarah Sentra Gakkumdu, Muhamad Zaini mengingatkan siapapun pihak yang terbukti merusak dan menghilangkan APK, sanksinya berat yaitu penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp24 juta. Sanksi itu dituangkan dalam Pasal 521 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.(mat)

Bagikan berita
  • 37
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Translate ยป