Gubernur Kepri, Bupati Bintan, Wako Tanjungpinang Bisa Diperkarakan
Jika Dianggap Lalai Antisipasi Krisis Air Baku
TANJUNGPINANG (suarasiber) – Ketua Fraksi PKS DPRD Provinsi Kepri, Ing Iskandarsyah, mengatakan kepala daerah yang ada di Pulau Bintan, gubernur, bupati, dan walikota bisa diperkarakan. Karena, dianggap lalai melaksanakan pembangunan Waduk Busung, yang detail engineering design (DED)-nya sudah selesai sejak 2015.
“Pemimpin yang sekarang harus tanggung jawab, karena lalai dengan tugas pokoknya, dan itu bisa diperkarakan,” kata Ing Iskandarsyah kepada suarasiber.com, Kamis (21/3/2019).
Solusi Atasi Krisis Air Baku versi Iskandarsyah
Tak cuma mengecam gubernur, bupati dan walikota di Pulau Bintan, Iskandar juga menyertakan tunjuk ajar cara penanganan krisis dan darurat air baku. Ini solusi versi Iskandarsyah.
Solusi jangka pendek:
1. Pemprov dan kepala daerah yang terkena dampak krisis air harus menyuplai air bersih ke rumah-rumah warga. Walaupun mereka harus bayar tetap dengan harga yang murah dan terjangkau.
2. Gubernur harus bertemu dan mengajak bupati dan walikota se-Kepri untuk merumuskan bersama rencana aksi terkait dengan solusi krisis air. Lakukan seperti almarhum Pak Sani saat mengumpulkan kepala daerah, sehari setelah dilantik. Untuk membahas tentang pemberantasan kemiskinan. Dan, bersama-sama kepala daerah ke pusat untuk mengatasi masalah listrik ke PLN pusat.
Baca Juga:
Jaksa Penuntut Umum “Hilang” di Persidangan Perkara Korupsi Pasar Modern Natuna
Ada 126 TPS di Kepri Kriteria Sangat Rawan pada Pemilu 2019
Sudah Saatnya Cabjari Natuna Naik Status Jadi Kejari Anambas
Tembakan dan Ulah Anarkis Pengunjuk Rasa Warnai Simulasi Sispamkota 2019
Solusi jangka panjang:
1. Lanjutkan dengan serius dan fokus pembangunan dam Busung. Koordinasi bersama bupati Bintan dan Walikota Tanjungpinang tentang pembiayaan bersama terutama pembebasan lahan.
2. Tingkatkan koordinasi dengan Bupati Lingga yang tengah mempersiapkan pembangunan dam Jelutung. Begitu juga dengan Bupati Anambas, Bupati Karimun dan daerah lain di Kepri, yang wilayahnya juga mengalami krisis air baku.
3. Terbitkan diskresi yang mengajak warga aktif mengelola air baku. Misalnya dengan membuat kebijakan agar di setiap halaman rumah warga dirancang mampu menyerap air hujan
4. Reboisasi lahan-lahan bauksit, apalagi uangnya sudah ada. Kelangkaan air secara tidak langsung karena kelalaian pemerintah dalam mengelola tambang, yang tidak disertai dengan reboisasi.
5. Jangan diberikan perpanjang izin sawit di sekitar Seipulai. (mat)
