free page hit counter

Bupati Lingga Bersedia Tampung Industri Pengolahan Bijih Plastik yang Ditolak Batam

DAIK LINGGA (suarasiber) – Pemerintah Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau siap menampung industri pengolahan plastik yang tidak mendapatkan izin di Batam karena dikhawatirkan berdampak buruk bagi lingkungan dan kesehatan masyarakat setempat.

Hal itu diungkapkan Bupati Lingga, Alias Wello menyikapi penolakan Walikota Batam, Muhammad Rudi atas rencana masuknya industri pengolahan bijih plastik di pulau berbentuk Kalajengking itu.

“Sepanjang sistem pengolahannya ramah lingkungan, regulasi pemerintah tidak melarang dan memberi dampak ekonomi bagi masyarakat, Lingga siap menampungnya,” tegas Awe, sapaan akrab Bupati Lingga ini, Ahad (10/3/2019).

Ia mengaku dapat memahami penolakan Walikota Batam atas industri pengolahan bijih plastik ini. Apalagi, jika dikaitkan dengan pertumbuhan penduduk dan perkembangan pemukiman masyarakat yang semakin dekat dengan kawasan industri.

“Pertimbangannya manusiawi. Lahan terbatas, penduduk berkembang pesat. Beda dengan Lingga. Lahan cukup luas, tapi penduduknya sedikit. Bayangkan, Lingga punya 604 pulau dan penduduknya hanya 102 ribu jiwa dan baru mendiami 98 pulau,” katanya.

Baca Juga:

APK Caleg PKB, PPP dan Gerindra Dirusak

Dikabarkan Ada Penangkapan Sabu-sabu 5 Kg di Bandara RHF

Komitmen Gubkepri dan Bupati Bintan Tentukan Nasib Dam Estuarine Busung

Untuk menampung limpahan investasi dari Batam dan sekitarnya, khususnya industri pengolahan bijih plastik tersebut, Awe sudah mengalokasikan tiga kawasan industri strategis dalam amandemen Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lingga.

Ketiga kawasan industri tersebut, masing-masing, kawasan industri Sebayur seluas 3.000 Ha, kawasan industri Tanjung Kruing seluas 1.000 Ha dan kawasan industri Sungai Tenam seluas 160 Ha.

Sebagaimana diberitakan sejumlah media, Walikota Batam, Muhammad Rudi, menolak memberi izin industri pengolahan bijih plastik di Batam. Rudi beralasan, bahan baku yang diolah menjadi bijih plastik di Batam berasal dari luar negeri.

“Kita bukan menolak investasi, tapi kami harus selamatkan rakyat 15 tahun ke depan. Kita akan terima investasi, tapi tak boleh semata-mata dari sisi uangnya saja. Tapi efek perusahaan ini harus kita pikirkan,” katanya. (aip)

Bagikan berita
  • 86
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •