Ini Penjelasan Prof Mahfud MD tentang Pengambilalihan 51 Persen Saham PT Freeport

Loading...

TANJUNGPINANG (suarasiber) – Pengalihan 51 persen saham PT Freeport menjadi milik pemerintah Indonesia melalui PT Inalum, Jumat (21/12/2018), menjadi peristiwa bersejarah bagi Indonesia. Kegagalan perjuangan yang sudah dimulai dari era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, berhasil dituntaskan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Namun, keberhasilan mengambilalih saham itu ditanggapi beragam oleh masyarakat di media sosial. Salah satu sebabnya, karena banyak yang tidak paham tentang operasional PT Freeport di Indonesia.

Dan, debat yang muncul di media sosial pun tidak berlangsung proporsional.

f-twitter.com/jokowi

Agar debat itu berjalan proporsional, Profesor Mahfud MD, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Islam Muhammadiyah (UII) Yogyakarta, memberikan penjelasan mendetail melalui akun Twitternya, @mohmahfudmd, Sabtu (22/12/2018).

Inilah penjelasan Prof Mahfud M tentang detail tentang apa dan bagaimana PT Freeport:

Baca Juga :

Sabu, Ekstasi, Heroin, Katinon, Happy Five, Pil PCC, Semuanya Jadi Abu

PWI Papua Barat Selenggarakan Konferensi Pertama

Ingin Tahu Haknya soal Perkebunan dan Tambang, Bupati Lingga Cari Jawaban ke Jakarta

(Freeport-1) Heboh-meriah ttg Freeport memasuki babak baru. Sejak 21/12/18 Indonesia behasil memaksa divestasi, mengambil 51% saham Freeport. Apa dan bagaimana problem Freeport selama ini, bnyk yg tdk tahu; tahunya hanya ribut-ributnya. Yuk, pahami, agar debat2 kita proporsional. @mohmahfudmd, Sabtu (22/12/2018) pukul 11.06.

(Freeport-2) Awal Orba Indonesia mengalami keterpurukan ekonomi yg parah. Pemerintah perlu investasi besar sementara tata hukum blm tertib, hukum pengelolaan SDA blm ada. Pd 1967 Pemerintah mengizinkan Freeport menambang emas dgn sistem kontrak karya (KK). KK inilah biangnya. Di-Tweet pukul 11.24.

(Freeport-3) Dgn sistem KK berarti Freeport (Bisnis swasta) disejajarkan dgn Pemerintah. Dgn sistem KK, operasi Freeport dilakukan dlm bentuk perjanjian (perdata) antara Pemerintah dan Freeport yg berlaku 1971-1988. Anehnya pd 1991 sistem KK ini diperpanjang dgn materi yang aneh. Di-Tweet pukul 11.32.

(Freeport-4) Dgn sistem KK, maka utk mengubah perjanjian hrs diubah dgn perjanjian baru dlm posisi yang sejajar antara Pemerintah dan Freeport. Tp ini bermasalah krn, entah apa logikanya, ada materi yg disetujui oleh Pemerintah dgn pengetahuan DPR yg menguntungkan Freeport. Di-Tweet pukul 11.37.

(Freeport-5) Dgn sistem KK, Freeport selalu menolak utk divestasi saham 51% utk Indonesia. Sulitnya, Pemerintah dgn sepengtahuan DPR dlm perjanjian bhw jika masa kontrak habis Freeport dpt minta perpanjangan 2X10 thn dan pemerintah Indonesia tdk menghalangi tanpa alasan rasional. Di-Tweet pukul 11.50.

(Freeport-6) Krn sistemnya adl kontrak karya yg sah, maka Freeport selalu mengancam akan membawa ke arbitrasi internasional jika dipaksa mendivestasikan sahamn 51% kpd Indonesia. Meski bs dihadapi tpi tetap tdk ada jaminan menang bg Indonesia jika diarbitrasikan, krn ini perdata. Di-Tweet pukul 11.55.

(Freeport-7) Pd 2009, Indonesia mengundangkan UU No. 4 Thn 2009 yg isinya mengubah bentuk KK menjadi bentuk izin usaha. Freeport tdk bisa lagi disejajarkan dgn Pemerintah. Kontrak Freeport hrs dilakukan dgn badan usaha yg berbisnis dlm lapangan perdata atas izin Pemerintah kita. Di-Tweet pukul 12.00.

Syukurlah, Kapal Hilang Kontak Sudah Ditemukan

Kapal dan Kru Rute Jemaja – Tanjungpinang Hilang Kontak

Hingga Hari ke-6 Belum Ditemukan, Pencarian Yuli Dihentikan

(Freeport-8) Stlh keluar UU No. 4 Thn 2009 Freeport msh ngotot ingin mempertahankan posisi kontraknya. Pemerintahan SBY sdh melakukan upaya2 tp gagal, selalu diancam akan diarbitasikan. Awalnya Pemerintahan Jkw pun kesulitan jg, tp akhirnya bs selesai: 51% saham kita miliki. Di-Tweet pukul 12.06.

Penjelasan mendetail dari Prof Mahfud MD, sekaligus menjelaskan apa yang sudah disampaikan Presiden Joko Widodo tentang pengambilalihan saham PT Freeport.

Sebelumnya Presiden Jokowi lebih dulu menyampaikan melalui akun Twitternya, @jokowi, Jumat (21/12/2018) pukul 19.53.

Melalui akunnya Presiden Jokowi menyampaikan sejarah baru bagi Indonesia terkait pengambilalihan 51 persen saham PT Freeport ke pemerintah Indonesia.

f-twitter.com/jokowi

“Syukur Alhamdulillah, hari ini saham PT Freeport Indonesia sebanyak 51,2 % sudah beralih ke Indonesia melalui PT Inalum — pertama kali sejak perusahaan ini beroperasi di Indonesia tahun 1973.

Pendapatan dari Freeport akan kita gunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.”

Tuips Presiden Jokowi ini disukai 24 ribu, dan di-retweet 14 ribu netizen hingga, Sabtu (22/12/2018) siang. (mat)

Loading...