Pesan KPK untuk Mensos Baru: Jangan Salahgunakan Dana Bansos
TANJUNGPINANG (suarasiber) – Menteri Sosial baru Agus Gumiwang mendatangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Jumat siang (7/9). Ini merupakan kali pertama ia menyambangi gedung antirasuah usai dilantik.
Kepada media yang menemuinya, Agus menyebut ingin menjalin tali silahturahmi dengan dengan KPK.
“Kita semua kan harus mengingat, khususnya saya dipesankan oleh Presiden agar mengelola kementerian dengan baik dan bebas korupsi,” ujar Agus siang tadi.
Apalagi ia menyadari jumlah anggaran yang diberikan tahun depan nominalnya begitu besar. Maka, ia merasa perlu dilakukan “good governance” di Kemensos untuk mengelola anggaran tersebut.
Lalu, apa pesan KPK bagi Agus agar nasibnya tidak mengikuti jejak pendahulunya, Idrus Marham?
Dalam pertemuannya dengan pimpinan KPK, Agus meminta agar lembaga antirasuah ikut mengawal nominal dana bantuan sosial yang mengalami kenaikan tahun depan. Nominalnya dari semula Rp 34 triliun tahun ini kemudian meningkat menjadi Rp 54 triliun pada 2019.
“Alokasinya mengalami kenaikan 35 persen. Cuma, yang jadi catatan yaitu ada peningkatan yang luar biasa besar terkait program dana bansos,” ujar Agus kepada media.
Maka tak heran kalau KPK berharap agar dana tersebut benar-benar dikawal dan tidak disalahgunakan.
“Kami berharap agar dana itu bisa dikawal dengan penerima manfaat yang benar-benar sesuai dengan catatan yang sudah ada,” kata Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan yang ikut mendampingi Agus di gedung KPK.
Basaria melanjutkan agar pendistribusian dana bansos dilakukan secara akurat. Dengan begitu, tidak ada lagi penerima yang doubel.
“Jadi harus terdaftar (datanya) sesuai dengan NIK (nomor induk kependudukan),” kata dia lagi.
Sementara, di lokasi yang sama Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan mengatakan Kementerian Sosial memegang peranan penting bagi kesejahteraan banyak orang.
“Saya katakan departemen sosial itu kementerian paling mulia karena membantu orang-orang susah dan mengurangi kemiskinan. Jadi kita mengharap semua dana yang ada dikelola di kementerian ini supaya benar-benar bisa diterima oleh orang-orang yang seharusnya menerima,” ujar Basaria.
Ia mengatakan KPK akan membantu secara teknis agar Kemensos bisa berjalan dengan baik. Deputi pencegahan lembaga antirasuah sudah siap membantu untuk mengatasi masalah teknis tadi.
Basaria turut memberikan saran agar tidak terulang lagi dana bantuan sosial yang fiktif dan tidak tepat sasaran. Komisioner perempuan pertama di KPK itu mengatakan inspektorat nanti juga akan diterjunkan supaya Kemensos benar-benar diberikan pendampingan.
“Ada pendampingan di daerah yang nantinya para pendamping ini benar-benar diawasi oleh inspektorat,” kata Basaria. ***
Sumber: idntimes.com
